Halaman

    Social Items

Showing posts with label Parliament. Show all posts
Showing posts with label Parliament. Show all posts
Satu1One - Pilkada terancam gagal jika PR KPUD belum selesai. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan jika persoalan anggaran belum selesai hingga waktu dimulainya tahapan pilkada, maka rawan pilkada serentak tahun ini gagal dan ditunda tahun depan.

Pilkada Terancam Gagal Jika PR KPUD Belum Selesai 


“Mendesak bagi pemerintah untuk menyelesaikan kembali hambatan pelaksanaan pilkada serentak terutama hambatan teknis tentang penganggaran untuk pelaksanaan pilkada oleh KPUD, pengawasan oleh Bawaslu dan pengamanan oleh Polri,” kata Lukman Edy di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
pilkada-terancam-gagal-jika-pr-kpud-belum-selesai

Ia menambahkan, pemerintah harus melakukan koordinasi secara komprehensif dengan seluruh jajaran yang berkepentingan. 

“Kami Komisi II DPR RI sudah mendorong pemerintah agar pencairan dana Pilkada tidak menemui hambatan, tetapi hari ini ternyata soal teknis belum selesai dengan kementerian keuangan, yakni KPN di daerah belum mendapat perintah dari Kementerian Keuangan untuk pencairan. Kenapa pemerintah bisa tidak koordinasi seperti ini? Masih ada waktu 1 minggu kedepan menjelang tahapan pilkada serentak dimulai,” katanya.

Ia mendesak pemerintah harus menyelesaikannya karena persoalannya hanya soal koordinasi yang lemah. “Masing-masing pemangku kepentingan berjalan sendiri-sendiri. Kami mendesak pemerintah serius mengelolanya karena keberhasilan pilkada serentak menyangkut kredibilitas pemerintahan Jokowi JK,” pungkas Lukman Edy. HN

Pilkada terancam gagal jika PR KPUD belum selesai.

Pilkada Terancam Gagal Jika PR KPUD Belum Selesai

Satu1One - Fauzih Amro: Komisi V DPR RI dorong Percepatan Pembangunan Irigasi Komering. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Hanura, Fauzih H Amro mendorong percepatan pembangunan Daerah Irigasi (DI) Komering  yang berhulu di Danau Ranau terletak di dua provinsi, yaitu Sumatera Selatan dan Lampung serta DI Lematang, Air Rawas dan Lakitan.

Fauzih Amro: Komisi V DPR RI dorong Percepatan Pembangunan Irigasi Komering


Menurut Fauzih, target pencetakan 1 juta hektar sawah baru sesuai program Nawacita Presiden Jokowi-JK, hanya bisa dicapai bila didukung infrastuktur irigasi yang baik.  Sayangnya sampai saat ini pembangunan irigasi disejumlah daerah belum berjalan sesuai yang diharapkan.
fauzih-amro-komisi-v-dpr-ri-dorong-percepatan-pembangunan-irigasi-komering

fauzih-amro-komisi-v-dpr-ri-dorong-percepatan-pembangunan-irigasi-komering
Fauzih H Amro (Anggota Komisi V DPR RI  Fraksi Hanura)
“Ada beberapa irigasi dan saluran di dapil saya belum tersentuh dan belum terselesaikan seperti Bendungan Daerah Irigasi (DI) Komering, Lematang, Air Rawas dan Lakitan. Waktu reses kemarin,  saya  berkunjung ke titik nolnya, juga belum ada penyelesaian. Kalau bisa direalisasikan, ini akan bisa mengairi 30 ribu hektar sawah bisa  terairi”ungkapnya saat menyampaikan pandangan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Menteri PerkerjaanUmum dan Perumahan Rakyat di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Jakarta (10/6)

Menurut alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB), rencana mencetak 1 juta hektar sawah baru hingga saat ini masih menemui sejumlah kendala, terutama  pembebasan kawasan hutan baik kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.

Oleh sebab itu,  mantan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) ini,  mendesak Dirjen Sumber Daya Air (SDA) segera membuat skema penyelesaian bendungan, irigasi atau saluran mulai dari Aceh sampai Papua, terhadap kehutanan baik hutan lindung, kawasan dan hutan produksi yang memang selama ini jadi kendala baik itu pembangunan irigasi maupun jalan. 

“Jangan sampai kawan-kawan Balai (SDA) atau kawan-kawan pelaksana (irigasi) menjadi korban peraturan kehutanan. Saya minta SDA segera membuat skema penyelesaian mulai dari Aceh sampai papua supaya target mencetak 1 juta hektar sawah bisa terealisir sesuai Nawacita Presiden Jokowi .”tuturnya. (HN)


Fauzih Amro: Komisi V DPR RI dorong Percepatan Pembangunan Irigasi Komering.

Fauzih Amro: Komisi V DPR RI dorong Percepatan Pembangunan Irigasi Komering

Satu1One - Muhammadiyah Harus Kompak untuk Mencapai Kekuasaan dan Kekuatan Ekonomi. Menurut Zulkifli Hasan : Mencapai Kekuasan dan Kekuatan Ekonomi Harus Berjuang Keras.

Muhammadiyah Harus Kompak untuk Mencapai Kekuasaan dan Kekuatan Ekonomi


Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan jalan menuju kekuasaan dan kekuatan ekonomi tidaklah mudah tapi harus melalui perjuangan keras. Pasalnya kekuasaan dan kekuatan ekonomi tidak bisa diminta, melainkan harus diperjuangkan melalui perjuangan keras dan harus direbut.

"Karena itu Pemuda Muhammadiyah harus kompak dan berani berjuang keras untuk mencapai kekuasaan dan kekuatan ekonomi," kata Zulkifli Hasan pada Puncak Peringatan 83 Tahun Pemuda Muhammadiyah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, termasuk Muhammadiyah, semestinya setiap pertarungan umat Islam, khususnya Muhammadiyah, selalu menang.  "Kalau sampai tidak menang, harus dipertanyakan, ada apa?" katanya.

Muhammadiyah Harus Kompak untuk Mencapai Kekuasaan dan Kekuatan Ekonomi

Satu1One - Jelang Pilkada Serentak, Golkar Gelar Rapimnas. Pengurus Partai Golkar hasil Munas Golkar Partai Riau mengatakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang digelar di Hotel Shangrila, Jakarta, pada 12-13 Juni 2015.

Jelang Pilkada Serentak, Golkar Gelar Rapimnas


Rapimnas ini bertujuan untuk meningkatkan konsolidasi dan soliditas partai serta kemenangan Pilkada serentak pada akhir tahun 2015 nanti. 

Rapimnas yang merupakan lanjutan Munas VIII Partai Golkar di Riau, dalam AD/ART satu tingkat di bawah Munas itu diharapkan partai semakin siap dalam menghadapi Pilkada  serentak pada Desember 2015 nanti.

Ini tidak lepas dari upaya untuk penemenangan pada pilkada 2015, demikian dikemukakan Ketua Panitia Pengarah Rambe Kamarulzaman dalam temu pers di ruang FPG, Jakarta, yang dihadiri juga Sekjen Partai Golkar hasil Munas Riau, Idrus Marham dan Wakil SC, Aly Yahya, Fredy Latuhamhina, dan Dodi Alex Nurdin. Menurut Rambe, Rapimnas dihadiri oleh Ketua DPD I dan DPD II serta seluruh pimpinan fraksi di seluruh tingkatan. 
jelang-pilkada-serentak-golkar-gelar-rapimnas

"Jadi tidak ada lagi Golkar kiri, Golkar Kanan. Yang akan ikut Rapimnas itu hanya pengurus Golkar hasil Munas Riau. Baik dari unsur pimpinan DPD tingkat 1, tingkat 2 Partai Golkar. Juga dari pimpinan fraksi pada masing-masing tingkatan, DPR RI, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II,” ujarnya.

Jelang Pilkada Serentak, Golkar Gelar Rapimnas

Satu1One - Priyo Budi Santoso: Calon Kepala BIN Sutiyoso Harus Bisa Pastikan Kondisi Aman.

Calon Kepala BIN Sutiyoso Harus Bisa Pastikan Kondisi Aman


Mantan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengharapkan Calon Kepala BIN harus bisa memastikan tidak ada bahaya dengan situasi Indonesia saat ini. Tanda-tanda bahaya saat ini sudah sangat jelas terlihat terlebih dengan kondisi ekonomi saat ini dimana banyak tanda menuju kebangkrutan ekonomi.

“Saya harap Calon Kepala BIN, Pak Sutiyoso bisa memastikan bahwa kondisi saat ini aman dan terkendali. Kondisi saat ini berbahaya. BIN harus mampu jadi instrument pengaman pemerintahan dan negara. Jangan sampai kondisi sekarang berkembang menjadi lebih buruk lagi,” ujar Priyo dalam dialektika demokrasi “BIN dan Pertahanan Nasional”   di Gedung DPR RI Jakarta.
calon-kepala-bin-sutiyoso-harus-bisa-pastikan-kondisi-aman

Terlebih menurutnya Presiden Jokowi masih berkutat dengan urusan sebagai presiden atau pekerja partai. ”Hari ini ekonomi rontok,rakyat menjerit. Menteri ekonomi kedodoran Bulog  yang diberi tugas untuk menyerap 4 juta ton beras, ternyata hanya sanggup menyerap 700 ton saja. Gesekan sosial sangat mungkin terjadi,” tegasnya.

Calon Kepala BIN Sutiyoso Harus Bisa Pastikan Kondisi Aman

Satu1One - Komite I DPD RI Gelar Uji Sahih RUU Pertanahan. Merespon banyaknya konflik dan sengketa tanah di daerah, menjadi salah satu isu strategis Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI.

Komite I DPD RI Gelar Uji Sahih RUU Pertanahan 


Oleh karenanya hak atas tanah dan pengadilan agraria menjadi salah satu materi dalam Uji Sahih RUU Pertanahan yang sedang disusun Komite I DPD RI,  demikian, Wakil Ketua Komite I, Fachrul Razi di Riau. 

Bahkan pada periode sebelumnya (2009-2014), Komite I DPD RI telah menyusun RUU Hak Atas Tanah dan RUU Pengadilan Agraria, meskipun sampai saat ini belum dibahas dan diputuskan menjadi undang-undang. Karena urgensi persoalan tanah ini, maka untuk menggali masukan guna menyempurnakan substansi RUU Pertanahan ini, Komite I DPD RI mengadakan uji sahih RUU Pertanahan di Universitas Riau.
komite-1-dpd-ri-gelar-uji-sahih-ruu-pertanahan

Sebelumnya Komite I DPD RI telah mengadakan studi banding juga ke Swedia, Afrika Selatan dan Cina untuk mengkaji mengenai kepemilikan dan pengelolaan tanah.

"Kita berharap dengan kehadiran DPD RI disini, RUU Pertanahan bisa goal dan dipakai oleh akademisi maupun dunia pendidikan", tandas senator asal provinsi Aceh ini.

Komite I DPD RI Gelar Uji Sahih RUU Pertanahan