Satu1One - Pilkada terancam gagal jika PR KPUD belum selesai. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan jika persoalan anggaran belum selesai hingga waktu dimulainya tahapan pilkada, maka rawan pilkada serentak tahun ini gagal dan ditunda tahun depan.
“Mendesak bagi pemerintah untuk menyelesaikan kembali hambatan pelaksanaan pilkada serentak terutama hambatan teknis tentang penganggaran untuk pelaksanaan pilkada oleh KPUD, pengawasan oleh Bawaslu dan pengamanan oleh Polri,” kata Lukman Edy di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Pilkada Terancam Gagal Jika PR KPUD Belum Selesai
“Mendesak bagi pemerintah untuk menyelesaikan kembali hambatan pelaksanaan pilkada serentak terutama hambatan teknis tentang penganggaran untuk pelaksanaan pilkada oleh KPUD, pengawasan oleh Bawaslu dan pengamanan oleh Polri,” kata Lukman Edy di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, pemerintah harus melakukan koordinasi secara komprehensif dengan seluruh jajaran yang berkepentingan.
“Kami Komisi II DPR RI sudah mendorong pemerintah agar pencairan dana Pilkada tidak menemui hambatan, tetapi hari ini ternyata soal teknis belum selesai dengan kementerian keuangan, yakni KPN di daerah belum mendapat perintah dari Kementerian Keuangan untuk pencairan. Kenapa pemerintah bisa tidak koordinasi seperti ini? Masih ada waktu 1 minggu kedepan menjelang tahapan pilkada serentak dimulai,” katanya.
Ia mendesak pemerintah harus menyelesaikannya karena persoalannya hanya soal koordinasi yang lemah. “Masing-masing pemangku kepentingan berjalan sendiri-sendiri. Kami mendesak pemerintah serius mengelolanya karena keberhasilan pilkada serentak menyangkut kredibilitas pemerintahan Jokowi JK,” pungkas Lukman Edy. HN
Ia mendesak pemerintah harus menyelesaikannya karena persoalannya hanya soal koordinasi yang lemah. “Masing-masing pemangku kepentingan berjalan sendiri-sendiri. Kami mendesak pemerintah serius mengelolanya karena keberhasilan pilkada serentak menyangkut kredibilitas pemerintahan Jokowi JK,” pungkas Lukman Edy. HN
Pilkada terancam gagal jika PR KPUD belum selesai.
