Halaman

    Social Items

jual-kurma-untuk ramadhan
Satu1One - Bulog Gagal Penuhi Target Serap Beras Nasional, dan dianggap Bulog Gagal Kendalikan Harga Pokok Beras.

Bulog Gagal Kendalikan Harga Pokok Beras


Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dinilai gagal mengendalikan harga dan memenuhi target peningkatan penyerapan beras nasional hingga Juli 2015.

Presiden dan Wakil Presiden diminta memimpin langsung operasi Perum Bulog yang berada di bawah kendali Kementerian BUMN itu, untuk bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memenuhi ketersediaan stok beras nasional, demikian dikemukakan mantan Wakil Ketua DPR-RI, Priyo Budi Santoso.

Menurut Priyo, pentingnya Presiden dan Wapres memimpin langsung pengoperasian Bulog karena kondisi ekonomi di tingkat masyarakat bawah sudah sangat mengkhawatirkan.

Apalagi,   harga-harga kebutuhan pokok seperti beras mulai tidak terkendali menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran tahun ini.

Dia mencontohkan tidak tercapainya taget penyerapan beras oleh Bulog sebesar empat juta ton. dimana kini penyerapan itu baru mencapai 750.000 ton atau jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah.

Dan penempatan Bulog di bawah Kementerian BUMN, patut  dipertanyakan, karena fungsi Bulog sesungguhnya untuk menjaga dan menjamin ketahanan pangan.

Sementara, BUMN ditugaskan untuk mencari keuntungan. “Kalau Bulog dipaksa untung seperti BUMN-BUMN lain, maka dia akan mengabaikan ketahanan pangan dan ini dikhawatirkan akan terjadi kerawanan sosial. Belum lagi permainan mafia dan kartel yang makin marak,” katanya.

Priyo pun mengusulkan kalau badan yang menangani masalah logistik ini tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti di masa lalu, maka sebaiknya badan tersebut dibubarkan saja atau berada di bawah kementerian lain yang berkaitan langsung dengan masalah stok pangan nasional.

Oleh karenanya Priyo meminta pemerintah untuk memberdayakan Bulog dengan meningkatkan anggaran dan memberikan kewenangan yang lebih kuat. Sehingga Bulog bisa membeli beras petani dengan harga yang pantas dan bisa mengalahkan kartel dan mafia yang membeli beras petani dengan harga tinggi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah mengganti Direktur Utama Perum Bulog, Lenny Sugihat. Pergantian dilakukan guna menunjang rencana penambahan fungsi Bulog sebagai penunjang ketahanan pangan nasional.

Presiden menjelaskan, Bulog memiliki posisi strategis dalam mengelola ketahanan pangan nasional. Ia ingin Bulog dapat bekerja cepat setelah penambahan fungsinya ditetapkan secara resmi. "Sesuai UU memang akan segera di-Perum-kan, dan kita siapkan agar Bulog ke depan tidak hanya mengurus urusan beras, tapi juga sembilan bahan pokok lainnya. Dan dalam rangka persiapan itu, dirutnya diganti," kata Jokowi. (hms dpr/mdtj).

Jakarta-12-06-2015
Bulog Gagal Kendalikan Harga Pokok Beras.

Bulog Gagal Kendalikan Harga Pokok Beras

Satu1One - Bulog Gagal Penuhi Target Serap Beras Nasional, dan dianggap Bulog Gagal Kendalikan Harga Pokok Beras.

Bulog Gagal Kendalikan Harga Pokok Beras


Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dinilai gagal mengendalikan harga dan memenuhi target peningkatan penyerapan beras nasional hingga Juli 2015.

Presiden dan Wakil Presiden diminta memimpin langsung operasi Perum Bulog yang berada di bawah kendali Kementerian BUMN itu, untuk bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memenuhi ketersediaan stok beras nasional, demikian dikemukakan mantan Wakil Ketua DPR-RI, Priyo Budi Santoso.

Menurut Priyo, pentingnya Presiden dan Wapres memimpin langsung pengoperasian Bulog karena kondisi ekonomi di tingkat masyarakat bawah sudah sangat mengkhawatirkan.

Apalagi,   harga-harga kebutuhan pokok seperti beras mulai tidak terkendali menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran tahun ini.

Dia mencontohkan tidak tercapainya taget penyerapan beras oleh Bulog sebesar empat juta ton. dimana kini penyerapan itu baru mencapai 750.000 ton atau jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah.

Dan penempatan Bulog di bawah Kementerian BUMN, patut  dipertanyakan, karena fungsi Bulog sesungguhnya untuk menjaga dan menjamin ketahanan pangan.

Sementara, BUMN ditugaskan untuk mencari keuntungan. “Kalau Bulog dipaksa untung seperti BUMN-BUMN lain, maka dia akan mengabaikan ketahanan pangan dan ini dikhawatirkan akan terjadi kerawanan sosial. Belum lagi permainan mafia dan kartel yang makin marak,” katanya.

Priyo pun mengusulkan kalau badan yang menangani masalah logistik ini tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti di masa lalu, maka sebaiknya badan tersebut dibubarkan saja atau berada di bawah kementerian lain yang berkaitan langsung dengan masalah stok pangan nasional.

Oleh karenanya Priyo meminta pemerintah untuk memberdayakan Bulog dengan meningkatkan anggaran dan memberikan kewenangan yang lebih kuat. Sehingga Bulog bisa membeli beras petani dengan harga yang pantas dan bisa mengalahkan kartel dan mafia yang membeli beras petani dengan harga tinggi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah mengganti Direktur Utama Perum Bulog, Lenny Sugihat. Pergantian dilakukan guna menunjang rencana penambahan fungsi Bulog sebagai penunjang ketahanan pangan nasional.

Presiden menjelaskan, Bulog memiliki posisi strategis dalam mengelola ketahanan pangan nasional. Ia ingin Bulog dapat bekerja cepat setelah penambahan fungsinya ditetapkan secara resmi. "Sesuai UU memang akan segera di-Perum-kan, dan kita siapkan agar Bulog ke depan tidak hanya mengurus urusan beras, tapi juga sembilan bahan pokok lainnya. Dan dalam rangka persiapan itu, dirutnya diganti," kata Jokowi. (hms dpr/mdtj).

Jakarta-12-06-2015
Bulog Gagal Kendalikan Harga Pokok Beras.

Solusi COVID-19
Konsultan SDM